Salah satu persoalan fundamental yang dihadapi pembangunan pertanian di wilayah perbatasan Indonesia adalah peran masing-masing lembaga terkait dengan pembangunan pertanian belum terpetakan dengan jelas menyebabkan pembangunan menjadi ego-sektoral. Penelitian ini menganalisis keterkaitan peran antar lembaga dalam pembangunan pertanian di perbatasan dengan Metode Interpretative Structural Modeling (ISM) dan berlokasi di tiga provinsi perbatasan dengan negara lain, yaitu: (1) Kalimatan Utara-Malaysia, (2) Papua-Papua Nugini, dan (3) Nusa Tenggara Timur-Timor Leste. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama,  dari sisi keterkaitan peran antar lembaga pemeran yang beroperasi dalam pembangunan pertanian, ditemukan bahwa salah satu aspek penentu penguatan kelembagaan pertanian di perbatasan adalah fungsi koordinasi antar lembaga (interkoneksitas). Kedua, lembaga-lembaga pemeran prioritas terdistribusi ke dalam sektor independent dan linkage (koefisien rata-rata DP = 0,79) dan dependent (D=0,37) yaitu: (1) Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi, (2) Kementerian Kelautan dan Perikanan, (3) Kementerian Pertanian/Ditjen Perkebunan, (4) Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, (5) Kementerian Kelautan dan Perikanan. (6) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) provinsi/kabupaten, (7) Dinas Perindustrian & Perdagangan (Provinsi), (8) Dinas Kelautan dan Perikanan (provinsi/kabupaten), (9) Dinas Perhubungan (Provinsi/Kabupaten) (10) Dinas Pertanian/perkebunan (Provinsi/Kabupaten), (11) Lembaga Pemasaran/Koperasi Pertanian, (12) Lembaga Perbankan, (13) Dinas Koperasi/UKM (Kabupaten), (14) Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), dan (15) Badan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan (Kabupaten). Empat lembaga di antaranya merupakan lembaga pemeran kunci, yaitu: (1) Dinas Pertanian/Perkebunan (Provinsi/Kabupaten), (2) Badan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan (Kabupaten), dan (3) Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Jika dipilah berdasarlkan tingkatannya, maka lembaga tingkat pusat yang memiliki peranan sangat penting dalam penguatan kelembagaan pertanian di perbatasan yaitu: (1) Kementerian Pertanian/Ditjen Perkebunan, (2) Pusat Penelitian Pertanian/Perkebunan (Balitbang Pertanian), dan (3) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Arifin, B., 2019. Komentar Ahli terhadap Monograf Kelembagaan Pembangunan Pertanian (oleh M. Arsyad, A Nuddin, M.H. Jamil, S. Yusuf)). Nas Media Pustaka. Makassar.

Arsyad, M., A. Nuddin, I.M. Fahmid, D. Salman, D.A.T. Pulubuhu, A.A. Unde, F. Djufri, Darwis, 2020. Agricultural development: poverty, conflict and strategic programs in country border. Paper presented at International Conference of Interdisciplinary Research on Green Environmental Approach for Sustainable Development. IOP Publishing (Scopus). Vol 575(2020):012091.

Arsyad, M. S. Yusuf, 2010. Poverty Causes-Smallholders Linkages: A Comparison of Two Villages in Indonesia, Ryukoku Journal of Economic Studies, 49(4):55-74.

Arsyad, M., B.M. Sinaga, S. Yusuf, 2011. Analisis Dampak Kebijakan Pajak Ekspor terhadap Produksi dan Ekspor Kakao Indonesia Pasca Putaran Uruguay. Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian. 8(1):63-71.
Arsyad, M., A. Nuddin, S. Yusuf, 2013. Strengthening Institutional towards Smallholders Welfare: Evidence from Existing Condition of Cocoa Smallholders in Sulawesi, Indonesia, Ryukoku Journal of Economic Studies, 52(1):71-86.

Arsyad, M., Y. Kawamura, 2010. Reducing Poverty of Cocoa Smallholders in Indonesia: Is Agricultural Economic Activity Still the Pioneer?.Journal of Economics and Finance in Indonesia, 58(2):217-238.

Arsyad, M., A. Nuddin, M.H. Jamil, S. Yusuf, 2019. Monograf Model Kelembagaan Pertanian. Nas Media Pustaka. Makassar.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi Barat-LPPM Universitas Sulawesi Barat, 2015. Usaha Ekonomi Desa di Provinsi Sulawesi Barat.

Badan Nasional Pengelola Perbatasan, 2015. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019.

Bangun, B.H., 2017. Konsepsi dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara: Perspektif Hukum Internasional. Tanjungpura Law Journal, Vol. 1(1)1:52-63.

Bafadal, A., 2020. Fungsionalisasi Kelembagaan Petani. Mozaik Pemikian Perhepi Menuju Pertanian Masa Depan. Perhimpunan Ekonomi Pertanian. IPB Press. Bogor.

Bappenas, 2013. Membangun Sistem Data base MDGs dan Program Pembangunan untuk Perncanaan dan Penganggaran yang Berpihak pada Masyarakat Miskin. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.

Center Research Institute for Estate Crops (CRIEC) - World Bank, 2002. The Performance Analysis of Cocoa (Report Studies on Smallholder Tree Crops Production and Poverty Alleviation). CRIEC-World Bank, Bogor.

Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 2013 (Tahun download). Menuju ASEAN Economic Community 2015. Departemen Perdagangan Republik Indonesia, Jakarta.

Didu, M.S. 2001. Analisis Posisi dan Peran Lembaga Serta Kebijakan Dalam Proses Pembentukan Lahan Kritis. Jurnal Teknologi Lingkungan. 2(1): 93 – _105.

Eriyatno, 1989. Ilmu Sistem: Meningkatkan Mutu dan Efektifitas Manajemen. IPB Press, Bogor.

Ghafur, M. F, 2016. Ketahanan Sosial di Perbatasan: Studi Kasus Pulau Sebatik. Jurnal Masyarakat Indonesia, 4(2); 233-246.

Istijono, B, 2012. Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, Arah Kebijakan Menuju Kebijakan yang Terarah, Jurnal Puskasastra Pusat Kajian Strategis, Juli-Desember 2012 hal 48-51.

Kariyasa, I.K., 2019. Komentar Ahli terhadap Monograf Kelembagaan Pembangunan Pertanian (oleh M. Arsyad, A Nuddin, M.H. Jamil, S. Yusuf)). Nas Media Pustaka. Makassar.

Kementerian Dalam Negeri, 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan.

Kun, A. CI. C, 2013. Institutional Quality Dataset, Journal of Institutional Economics, 10 (1): 135-161, doi:10.1017/S1744137413000192.

Marwasta, D., 2020 (tahun download). Pendampingan Pengelolaan Wilayah Perbatasan di Indonesia: Lesson Learned dari KKN-PPM UGM di Kawasan Perbatasan. Fakultas Geografi, UGM, Yogyakarta.

Nuddin, A. 2007. Analisis Sistem Kelembagaan Dalam Perencanaan dan Strategi Pengelolaan Lahan Kritis DAS Bila. Disertasi Doktor. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Nuddin, A., M. Arsyad, S. Yusuf, 2013. Aplikasi Path Analisis Untuk Memformulasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Petani Kakao di Indonesia: Suatu Tawaran Untuk Bappenas. Laporan Kemajuan Hibah STRANAS Tahun ke-2, Parepare.

Salman, D, 2019. Komentar Ahli terhadap Monograf Kelembagaan Pembangunan Pertanian (oleh M. Arsyad, A Nuddin, M.H. Jamil, S. Yusuf)). Nas Media Pustaka. Makassar.

Sawit, M.H., Hermanto, 2017. Forum Komunikasi Professor Riset: Ragam Pemikiran Pengembangan Pertanian. IAARD Press.

Sudiar, S. 2015. Pembangunan Wilayah Perbatasan Negara: Gambaran Tentang Strategi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat di Provinsi Kalimantan Utara, Jurnal Administrative Reform, 3 (4): 489-500.

Sujiono, 2016. Model Kebijakan Pengembangan dan Pemberdayaan Kawasan Perbatasan Rawan Konflik, Jurnal Administrasi Pembangunan, 4(2), 103-108.
Arsyad, M., Nuddin, A., Fahmid, I. M., Salman, D., Tina Pulubuhu, D. A., Unde, A. A., Rasyid J, A., & Amiruddin, A. (2021). Keterkaitan Peran Antar Lembaga dalam Pembangunan Pertanian di Wilayah Perbatasan Indonesia. Agroland: Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian, 1 - 16. https://doi.org/10.22487/agrolandnasional.v27i3.619
Fulltext